Dukref News – Indonesia adalah bangsa yang besar, baik dari segi luas wilayah geografis maupun populasi penduduknya. Dari sisi luas wilayahnya, Indonesia saat ini menempati posisi kelima belas dengan luas wilayah mencapai 1.904.569 km2. Di atas Indonesia masih ada Rusia, Kanada, Cina, Amerika Serikat, Brazil, Australia, India, Argentina, Kazakhstan, Aljazair, Republik Kongo, Greenland, Saudi Arabia, dan Meksiko.
Dari data ini dapat disimpulkan, untuk wilayah ASEAN, Indonesia menjadi negara dengan wilayah terluas, dan kelima untuk negara di kalangan benua Asia. Negara-negara maju di Asia seperti Jepang, Korea Selatan dan Singapura masih lebih kecil luas wilayahnya dari pada Indonesia.
Sementara itu, dari segi populasi penduduknya, Indonesia lebih superior lagi. Indonesia berada di urutan ke empat, setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Total penduduk Indonesia berkisar 278 juta jiwa, sama halnya dengan 3,41 persen dari total penduduk di seluruh dunia. Hal ini pun turut mengindikasikan bahwa Indonesia merupakan negara ASEAN dengan tingkat populasi tertinggi dan ketiga di jajaran negara-negara Asia.
Tentu dengan data dan fakta di atas, disadari ataupun tidak, menjadi sebuah kebanggaan maupun tidak, realitanya Indonesia adalah negara dan bangsa yang besar. Namun, realita tersebut tidak didukung dengan kualitas sumber daya manusianya. Pernyataan ini mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali.
Kualitas sumber daya manusia Indonesia tidak cukup dengan mengukur rata-rata kesejahteraan hidup masyarakat perkotaan, seperti Jakarta dan Surabaya. Daerah-daerah terpencil yang jumlahnya masih jauh lebih banyak, justru mengalami krisis sumber daya manusia.
Hal ini ditengarai oleh minimnya minat belajar penduduk Indonesia, khususnya dalam menggeluti bidang literasi. Angka melek huruf di Indonesia terbilang rendah. Survei yang dilakukan oleh Program for International Student Assessment (PISA) pada tahun 2019 lalu memposisikan Indonesia pada peringkat ke 62 dari 70 negara yang disurvei. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO merilis data bahwa minat baca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Data ini menunjukkan bahwa dari 1000 orang Indonesia hanya 1 orang yang gemar membaca.
Maka realitas ini menjadi sangat miris mengingat Indonesia memproyeksikan generasi emas di tahun 2045, tepat 1 abad pasca kemerdekaan Indonesia. Sehingga, usaha pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas literasi di masyarakat sudah mulai ramai digencarkan. Hal itu dibuktikan dengan lahirnya berbagai macam program yang ditujukan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan.
Misalnya, bagi kalangan pelajar, sejak tahun 2016 telah dibuat program Gerakan Literasi Sekolah (GLS) yang diprakarsai oleh Kemendikbud, dan disusul oleh Gerakan Literasi Madrasah (GELEM) untuk pelajar-pelajar di madrasah yang digagas oleh Kemenag.
Selain GLS, sejatinya Kemendikbud juga merilis program yang serupa di tahun 2017 seperti Gerakan Literasi Keluarga (GLK) dan Gerakan Literasi Masyarakat (GLM). Bersama dengan GLS, GLK dan GLM bernaung dalam petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kemendikbud dengan nama Gerakan Literasi Nasional (GLN). Dengan program ini diharapkan, kemampuan literasi masyarakat akan meningkat.
Hanya saja, terkadang program yang berusaha dijalankan ini tidak berhasil secara optimal. Sebab, rasa-rasanya pemerintah hanya membebankan kepedulian literasi pada kementerian pendidikan. Padahal setiap lini kehidupan – khususnya di era Society 5.0. ini – membutuhkan kecakapan yang lebih dalam hal literasi.
Di era revolusi industri 4.0, penguasaan literasi model lama hanya terpaku pada baca tulis, numerasi, finansial, sains, teknologi, dan budaya. Sementara, era society 5.0 mengharuskan seseorang untuk terampil dalam literasi digital, internet, dan IT. Oleh karenanya, jika dalam urusan literasi baca tulisa saja masyarakat Indonesia lemah, mencicipi literasi digital pun tidak akan sanggup. Dan sebaiknya kubur dalam-dalam impian generasi emas tahun 2045.
Maka dari itu, kepedulian terhadap literasi harus menjadi tanggung jawab bersama semua pihak, tidak hanya pendidikan. Program-program yang efektif dan inovatif harus segera diupayakan untuk mendongkrak kualitas literasi di Indonesia. Contoh kecilnya adalah terkait tingginya harga buku bacaan di Indonesia. Apalah daya Kementerian Pendidikan menekan agar masyarakat gemar membaca, jika harga buku bacaan sangat tinggi. Sehingga, orang awam atau masyarakat kecil akan berpikir dua kali untuk membeli buku-buku bacaan. Mereka akan lebih memilih untuk membelanjakan penghasilannya pada kebutuhan pokok sebagai nafkah keluarga. Sehingga, peran kementerian ekonomi dan perdagangan menjadi vital dalam hal ini.
Selain itu, terkait dengan beredarnya buku-buku bajakan. Harga buku asli yang sangat tinggi, justru akan semakin memantik lahirnya buku bajakan di negeri ini. Meski harganya relatif murah daripada buku ori, perilaku transaksi buku bajakan sama sekali tidak bernilai berkah. Sehingga kualitas pendidikan seperti apa nantinya yang dihasilkan dari membaca buku bajakan? Maka realita saat inilah buktinya. Mental dan pikiran masyarakat – utamanya generasi muda – akan rusak disebabkan mengonsumsi sumber ilmu (red. buku bajakan) yang hampir sama dengan tindakan pencurian itu. Hal ini pun seharusnya dipikirkan dan dicarikan solusinya oleh pihak yang bertanggung jawab.
Mulai saat ini marilah kita semua berbenah diri. Mencari solusi bersama agar impian generasi emas 2045 dapat terwujud di kemudian hari. Memang bukan kita yang akan pasti merasakannya, bisa saja anak ataupun cucu kita yang kelak memetic buahnya. Namun percayalah, tiada perjuangan yang sia-sia.
Ditulis oleh: Moh. Abdul Majid
